JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 3 kasus dugaan korupsi yang dilakukan dalam satu kali operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
Dalam konfrensi pers KPK, Ali Fikri menjelaskan yang diduga terjadi adalah pemotongan anggaran Operasi Perangkat Daerah, dan suap fee jasa travel umrah kemudian suap kepada oknum BPK RI Perwakilan Riau untuk memenangkan WTP.
"Dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh dan dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau," kata Juru bicara KPK RI, Ali Fikri, Jumat, 7 April 2023.
Ali Fikri menjelaskan, pada kegiatan tangkap tangan itu, Tim KPK mengamankan 28 orang, Kamis (6/4) sekitar jam 21.00 WIB di empat lokasi berbeda yaitu di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Jakarta.
Namun untuk sejauh ini, Penyidik KPK baru menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka atas kasus rasuah tersebut salah satunya Bupati Kepulauan Meranti.
"MA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 s/d 2024, Kemudian FN selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, dan MFA selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau," kata Ali Fikri.
Terhadap pelaku, KPK menjerat MA menggunakan pasal sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Selain itu MA juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata Ali Fikri.
Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik
masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023.
"MA dan FN ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ucapnya.
