DUMAI – Pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 1 Dumai tahun anggaran 2025 mendapat tanggapan dari pihak sekolah. Kepala SMPN 1 Dumai, Ernizalina, S.Si., M.Pd., menegaskan bahwa dugaan yang beredar tersebut tidak benar.
Pernyataan ini menjadi bagian dari perkembangan informasi atas pemberitaan sebelumnya yang menyoroti realisasi penggunaan Dana BOSP SMPN 1 Dumai dengan nilai pengeluaran yang disebut mencapai Rp531 juta.
Pihak sekolah menilai persoalan penggunaan anggaran pendidikan perlu dilihat berdasarkan data, dokumen pertanggungjawaban, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, dugaan penyimpangan tidak semestinya langsung dianggap sebagai sebuah pelanggaran sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, aktivis pendidikan Erwin Sitompul turut memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ia menyampaikan bahwa proses audit terhadap penggunaan dana yang menjadi sorotan saat ini tengah berlangsung oleh pihak terkait.
Menurut Erwin, proses audit merupakan tahapan penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan, termasuk kesesuaian antara pencatatan belanja, bukti transaksi, pengadaan barang, dan realisasi penggunaan dana di sekolah.
“Karena proses audit masih berlangsung, semua pihak sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan terlebih dahulu. Jangan sampai kesimpulan dibangun sebelum ada kejelasan dari pihak yang berwenang,” demikian inti tanggapan Erwin terkait proses pemeriksaan tersebut.
Ia juga menilai bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana BOSP harus tetap dilakukan secara terbuka dan profesional. Dana pendidikan merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan peserta didik sehingga setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, apabila hasil audit nantinya menemukan ketidaksesuaian administrasi maupun penggunaan anggaran, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan penyimpangan, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi pengelolaan dana pendidikan dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Publik berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pendidikan, sementara pihak sekolah juga berhak mendapatkan pemberitaan yang berimbang dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
Hingga proses audit dinyatakan selesai, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya penyimpangan Dana BOSP SMPN 1 Dumai tahun anggaran 2025 perlu merujuk pada hasil pemeriksaan resmi dan bukti yang dapat diverifikasi.
Masyarakat kini menantikan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk memperoleh kejelasan atas persoalan yang berkembang, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan peserta didik.
