Hariangaruda.com I Pekanbaru – Dugaan praktik Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan sosialisasi Perda (Sosper) fiktif disebut masih terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Riau hingga tahun 2025. Praktik tersebut diduga mencakup perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah, termasuk kegiatan reses dan sosialisasi peraturan daerah.
Informasi tersebut disampaikan sumber GoRiau.com yang enggan disebutkan namanya, Selasa (6/1/2026). Sumber menyebutkan, praktik SPPD fiktif belum sepenuhnya hilang meski persoalan serupa kerap mencuat ke publik.
"Di tahun 2025 masih ada SPPD yang fiktif, baik luar daerah maupun dalam daerah. Reses sama sosper dalam daerah itu masih ada yang dibuat fiktif," ungkap sumber tersebut.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta tidak optimalnya kinerja pejabat struktural di Sekretariat DPRD Riau. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh hingga pergantian pejabat di lingkungan sekretariat.
"Kalau bisa kabag sama subkoordinator atau kasubbag di Setwan ini diganti, biar jadi perhatian serius," ujarnya.
Sumber tersebut juga berharap persoalan ini mendapat perhatian langsung dari Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Menurutnya, praktik yang berulang menunjukkan belum adanya efek jera di internal organisasi.
"Biar tahu Pak SF Hariyanto, kerja orang-orang ini masih seperti ini juga, tidak jera-jera. Diganti saja semuanya dengan orang baru," katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Riau terkait dugaan tersebut.
