Hariangaruda.com I Pekanbaru – Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Gubernur Riau dan kepala daerah se-kabupaten/kota yang digelar Kamis (17/4/2025) menjadi ruang terbuka bagi para pemimpin daerah menyuarakan keluhan hingga harapan terhadap pembangunan di Bumi Lancang Kuning.
Digelar di Gedung Pertemuan Kantor Gubernur Riau, rakor tersebut dihadiri lengkap oleh bupati dan wali kota se-Riau. Dari infrastruktur rusak, Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak merata, hingga potensi pariwisata dan hilirisasi sawit, semua disampaikan secara terbuka.
Persoalan jalan rusak menjadi isu serentak yang disuarakan hampir seluruh kepala daerah. Bupati Pelalawan, Zukri Misran, menyinggung kerusakan jalan di sekitar PT Arara Abadi dan bahkan mengancam akan merekomendasikan pencabutan izin jika tidak ada pembenahan.
Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menyebut jalan kabupaten dan provinsi rusak berat akibat angkutan sawit yang melebihi kapasitas. Bahkan, perbaikan menggunakan DBH Sawit dinilai masih jauh dari cukup.
Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, memaparkan hanya 11,43 persen jalan Tembilahan–Simpang Kuala Saka sepanjang 74,81 km yang dalam kondisi mantap. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, juga mengeluhkan kondisi jalan dan penerangan di Jembatan Siak 3 dan 4 yang akan digunakan dalam kegiatan Jambore Karhutla.
DBH Sawit dan Migas Dinilai Tak Adil
Sorotan tajam datang dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Ia menilai pembagian DBH dari sektor migas, batu bara, dan sawit masih tidak transparan dan tidak adil.
“Luas kebun sawit di Riau mencapai 4 juta hektare, tapi DBH Sawit yang diterima hanya Rp160 miliar. Kami minta tim independen untuk menghitung produksi sebenarnya,” tegasnya.
Wali Kota Dumai, Paisal, juga menyesalkan belum diterimanya Participating Interest (PI) meskipun Dumai berperan besar dalam industri migas. Ia mendorong perusahaan untuk turut berkontribusi melalui CSR.
Hilirisasi Sawit hingga Aspirasi Pariwisata
Wakil Bupati Rokan Hulu, Syafaruddin, mengusulkan pembentukan BUMD untuk hilirisasi sawit agar produk olahan bisa dikembangkan langsung di daerah. “Jangan sampai minyak dari Riau tapi botolnya dari luar,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kuansing mendorong agar Pacu Jalur masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, mengangkat isu abrasi parah di Pulau Rangsang serta permintaan dukungan pembangunan rumah sakit pratama dan jembatan Panglima Sampul.
Aspirasi Pekanbaru: Penanganan Sampah dan RS Rumbai
Wali Kota Pekanbaru mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk menggantikan sistem open dumping yang telah dilarang. Ia juga menekankan kebutuhan pembangunan rumah sakit di Rumbai, wilayah yang hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut.
Keterbatasan Dana Daerah Jadi Kekhawatiran
Bupati Bengkalis, Kasmarni, menyoroti minimnya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pusat. “Sudah lima tahun tidak ada bantuan keuangan dari provinsi. PAD kita tak mencukupi,” ujarnya.
Kepala Bappeda Riau, Bobby Mauliantino, menutup pertemuan dengan menyampaikan perlunya peningkatan status jalan strategis menjadi jalan nasional. Ia menyoroti kondisi di Inhu, di mana dari 1.500 km jalan, kurang dari 30 persen yang mantap.
Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi sawit untuk menyelamatkan perekonomian daerah serta meredam kerusakan lingkungan seperti kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
