Hariangaruda.com I Pekanbaru – Polemik gaji guru bantu jenjang Dikdas (TK, SD, dan SMP) di Riau memasuki babak paling memilukan. Hingga Jumat, 25 April 2025, gaji guru bantu di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir (Inhil) belum juga cair. Padahal, ini sudah hampir empat bulan sejak Januari 2025, dan Lebaran pun telah usai.
Kondisi ini menuai kecaman keras dari Aktivis Pendidikan Riau, Erwin Sitompul, yang menyebut kasus ini sebagai “sejarah kelam pendidikan Riau” sejak terbentuknya guru bantu provinsi pada 2006.
“Baru kali ini terjadi. Sejak 2006 tidak pernah gaji guru bantu telat hingga lewat Idul Fitri. Ini tamparan untuk dunia pendidikan kita!” tegas Erwin.
Erwin menyebut sekitar 900 guru bantu di 12 kabupaten/kota menjadi korban ketidakberesan birokrasi. Harapan mereka untuk menerima gaji sebelum Lebaran agar bisa menunaikan zakat fitrah, membeli kebutuhan anak, hingga mudik, sirna begitu saja.
Plt Kadisdik Riau, Erisman Yahya, sebelumnya menyebut persoalan keterlambatan gaji karena defisit anggaran. Namun Erwin menilai alasan tersebut tak masuk akal.
“Gaji guru itu skala prioritas, bukan hal yang bisa ditunda-tunda. Jangan dijadikan korban alasan defisit! Kalau benar defisit, kenapa tidak sejak awal diantisipasi?” sergahnya.
Erwin: Saya Bela Guru, Bukan Cari Panggung
Erwin mengaku tak hanya kecewa karena lambatnya pencairan, tapi juga karena dirinya dituduh sebagai provokator oleh Erisman Yahya. Pernyataan itu disampaikan langsung via telepon WhatsApp pada 1 April 2025—hari kedua Idul Fitri.
“Saya hanya menyuarakan jeritan guru-guru. Kalau itu disebut provokasi, pejabat seperti apa yang kita miliki sekarang?” tanya Erwin.
Ironisnya, menurut Erwin, Erisman malah membanggakan dirinya pernah 10 tahun menjadi wartawan dalam percakapan tersebut. “Apa hubungannya dengan gaji guru yang belum dibayar? Ini bukannya menyelesaikan masalah, malah defensif dan bawa-bawa masa lalu,” ucapnya kecewa.
Gubernur Diminta Turun Tangan
Akibat semua kekisruhan ini, Erwin dengan tegas meminta Gubernur Riau Abdul Wahid segera mencopot Erisman dari jabatannya.
“Semakin cepat dicopot, semakin bagus. Ini demi menyelamatkan dunia pendidikan Riau dari kekacauan yang lebih besar,” katanya.
“Jangan sampai Riau dikenal sebagai provinsi yang menelantarkan guru-gurunya. Gaji itu hak dasar. Bukan sekadar angka di atas kertas,” tutup Erwin penuh keprihatinan.